Siberbanten.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) lewat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) nampaknya harus menanggung dosa.
Pasalnya ketidak becusan pembangunan kawasan kumuh di RT12 RW11, Kedaung, Pamulang, harus membuat masyarakat menderita.
Ketidak Becusan tersebut nampak di hari kerja, para pekerja menghilang. Selain itu material bangunan tidak ditata rapih, malah dibiarkan menghalangi warga yang hendak sholat di musala.
Tak hanya itu, material bebatuan konblok beserta pasir dan kerikil yang nantinya akan dibuat jalan juga turut menghalangi salah satu tempat usaha warga.
Budi (53) salah satu pemilik usaha mengatakan, tumpukan material di depan warungnya telah berlangsung dari beberapa hari lalu. Imbasnya pun cukup terasa, karena banyak pelanggan yang mengurungkan niat datang belanja ke warungnya.
“Nggak tau sudah berhari-hari kenapa material ini nggak dipindah-pindahin, warung saya jadi sepi hingga pendapatan turun sampai 50 persen tiap hari. Siapa yang mau begini terus,” katanya di lokasi.
Sementara, Taufik Abdul Ghofar, salah satu tokoh masyarakat juga mengkritik beberapa hal terkait proyek pembangunan kawasan kumuh dari Dinas Perkimta Tangsel itu.
“Pda prinsipnya kami sangat mendukung tentang program penataan wilayah-wilayah yang memang di kategorikan kumuh, tetapi kami melihat dalam hal teknis pelaksanaan ternyata banyak yang bergesekan, yang menyangkut tentang kelola lingkungan pekerjaan yang memang kurang profesional,” ucapnya.
Dijelaskannya, wilayah Kedaung merupakan kawasan padat penduduk dengan akses jalan sangat terbatas. Untuk itu, proyek-proyek dari pemerintah sudah seharusnya dikaji matang, sehingga di lapangan tidak karut marut pengerjaannya.
“Saya melihat ini kurang bagus ya, karena satu dalam hal pengerjaan paving blok ini, pertama dalam hal masalah penurunan barangnya ini banyak dikomplain warga dan itu disampaikan langsung kepada saya dan saya memang langsung terjun ke lapangan untuk meninjau sejauh mana pekerjaan itu yang menjadi keberatan masyarakat,” terangnya.
Kata Taufik, sejak hari pertama pekerjaan hingga hari ini yang memasuki hari kesepuluh ternyata tumpukan material tetap dibiarkan menutup akses usaha warga. Padahal menurutnya, banyak warga yang dirugikan karena perniagaannya menurun.
“Beberapa warga sudah menegur para pekerja agar supaya barang-barang itu didorong dulu ke lokasi proyek agar tidak mengganggu aktivitas berniaga masyarakat lainnya,” imbuhnya.
Kemudian dia juga mengkritik dalam hal pekerjaan, di mana pada titik pembangunan konblok itu sebenarnya masih ada konblok existing dengan kondisi layak. Pemasangan konblok baru dianggapnya tak efektif dan hanya menghamburkan anggaran penanganan kawasan kumuh.
“Dan itu tadinya mau ditutup atau diuruk, makanya kami protes. Kami minta agar supaya konblok itu diangkat dulu, setelah diangkat, nanti bisa dimanfaatkan di wilayah yang lain karena kita tahu ini kan duitnya, duit APBD, duit masyarakat, duit rakyat gitu kan, jangan sampai barang yang masih memang sangat layak untuk dipergunakan ternyata dihambur-hamburkan sehingga ditiban lagi, ditumpuk lagi,” keluhnya.
Dia mengakui sangat mengapresiasi setiap pembangunan yang ada di Tangerang Selatan, dengan catatan harus berdasarkan pada kajian yang komprehensif sehingga pembangunannya tepat sasaran. Tentunya, kata dia lagi, semua itu tergantung leadership seorang pimpinan untuk memastikan apakah praktek di bawah terlaksana dengan baik atau tidak.
“Jadi harapan saya yang terakhir adalah, bagaimana melakukan kajian-kajian sebelum melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh dinas terkait. Pimpinan dinas harus cek turun ke bawah seperti apa pengerjaannya,” pungkasnya.
 lewat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta)){kind=link}